LSM KOMPAK SUBANG “Proyek BBWS di Desa Sukamaju Bagaikan Proyek Siluman”
medianakbangsa.id_Subang.Hasil Pantau Ketua DPC LSM KOMPAK SUBANG bersama Tim Investigasi LSM KOMPAK SUBANG pada 6 Juni 2020 di Lokasi Pelaksanaan Normalisasi Kalen Bidin Yang dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai ( BBWS ) di Desa Sukamaju,Kecamatan Sukasari,Kabupaten Subang adalah Proyek Siluman.
Ketua DPC LSM KOMPAK SUBANG telah turun langsung ke lokasi Proyek dan diketahui Kegiatan Pengerukan sungai bidin yang terletak di perbatasan dua Desa yaitu Desa Tanjung tiga Kecamatan Blanakan dan Desa Sukamaju Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang tersebut sudah berlangsung selama empat hari,yang menggunakan dua alat berat (Eskavator).
Dalam pelaksanaannya tidak ada papan Proyek.
Menurut informasi yang di terima oleh Ketua DPC LSM KOMPAK SUBANG,bahwa Proyek tersebut adalah kelanjutan dari Normalisasi yang dilaksanakan di Batang Leutik Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang dengan anggaran mencapai 14 Milyar Rupiah,untuk Normalisasi di Sungai Bidin sendiri anggarannya sebesar Rp 1,7 Milyar.
” Padahal Proyek Normalisasi yang dilaksanakan oleh BBWS ini anggarannya tidak Sedikit,menelan biaya hingga 1,7 Milyar, tapi Proyek ini terkesan seperti proyek Siluman karena tidak ada Papan Proyek” ungkap Ketua DPC LSM KOMPAK SUBANG Sunarto Amrullah kepada Awak media.
Lebih lanjut Sunarto Amrullah memaparkan ” Padahal setiap Kegiatan Pelaksanaan pembangunan atau proyek yang didanai dari anggaran Negara harus transparan dan terpublikasikan,agar diketahui oleh Publik,aturannya sudah jelas terdapat pada Undang-undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dan telah dijelaskan pada Perpres No 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah kedua kali pada Perpres no 70 tahun 2012 tentang Pengadaan barang / jasa Pemerintah,bahwa setiap Proyek fisik wajib memasang papan Proyek yang memuat tentang jenis Kegiatan,Lokasi Kegiatan,nomor Kontrak dari mulai Pelaksanaan,nilai Kontrak hingga batas waktu pelaksanaan proyek ” ungkap Ketua DPC LSM KOMPAK SUBANG.
Akibat tidak adanya papan proyek, sehingga Masyarakat sulit melakukan pengawasan terhadap proyek Normalisasi yang sedang berlangsung tersebut.
Dengan kondisi seperti ini,baik DPC KOMPAK SUBANG maupun Masyarakat mempertanyakan lemahnya kinerja Pemerintah dalam melakukan Pengawasan.*Red
