Maraknya Pembangunan Tower Tak Bertuan BKPH Akan Layangkan Surat
mediaanakbangsa.id._Bekasi- Dengan menjamurnya pembangunan tower
sudah bukan rahasia umum lagi, setiap ada proyek untuk pembangunan Base Transcoiver Station ( BTS) selalu menuai polemik yang tiada habisnya. Sebab dokumen perizinannya yang selalu jadi pemicu, dikarenakan proyek pembangunan d kerjakan sementara dokumen izinnya masih dalam proses pengajuan.
pasalnya pembangunan tower telekomunikasi yang berdiri di lahan milik perhutani tepatnya di Dusun II Kampung Gaga Rt.003/004 desa pantai mekar kecamatan muara gembong kabupaten Bekasi Jawa barat menjadi perbincangan hangat.
Dengan menjamurnya pembangunan tower selalu menimbulkan polemik yang tak kunjung selesai, semua itu yang tentunya akibat lemahnya penegakan hukum terkait pembangunan menara tower telekomunikasi atau Base Transceiver Station (BTS).
Asper Bagian Kesatuan Pengelola Hutan BKPH Deni Sutisna,saat di hubungi melalui selulernya mengatakan. benar dengan adanya kegiatan pembangunan tower ilegal tidak jelas perijinannya dan tidak menempuh prosedur maka kami akan melayangkan surat untuk pemberhentian.kegiatan tersebut.kata Deni Sutisna, saat di hubungi melalui telpon selulernya.minggu. 10/9/2023.
Di tempat terpisah Ketua LSM ICON RI DPW Jawa barat Marojak, St. atau yang biasa di sapa bang Rojak menambahkan apa yang dikatakan Asper Bagian Kesatuan Pengelola Hutan BKPH itu benar artinya BKPH yang mempunyai hak untuk bertindak untuk memberhentikan pembangunan tower tersebut. dan kami katakan apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan itu sudah menyalahi aturan yang sudah di tentukan dan tidak sesuai degan peraturan Daerah (Perda) NO..40 Tahun 2014 tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, para pelaku usaha dan pemerintah, lanjutnya.
BKPH harus menindak tegas para pelaku usaha pemilik tower yang ada di kecamatan muara gembong dengan tidak mengindahkan peraturan yang ada, harus diberi peringatan keras dan berlanjut kepembongkaran pembangunan menara tower. tersebut. dokumen perizinannya belum jelas alias abu-abu. untuk menindak tegas proyek pembangunan menara tower tersebut yang tidak memiliki izin agar taat dan patuh terhadap peraturan yang sudah ditentukan agar tidak ada maladministrasi. Ungkapnya**(red)
