PPK Kecamatan Batujaya Kangkangi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Ketua LSM ICON RI Angkat Bicara
mediaanakbangsa.id.karawang lembaga Swadaya Masyarakat LSM ICON-RI DPW Jawa barat Indobara Cakrabuana anti konspirasi nasional republik Indonesia.Marojak, st, angkat bicara. terkait adanya dugaan kecurangan dalam perekrutan pemilihan anggota PPS.
Marojak,st. menilai ketua PPK kecamatan batujaya tidak transparan dalam melakukan seleksi PPS, yang mana dari hasil pengumuman peserta yang lulus tidak disertai nilai atas ujian wawancara yang sudah mereka jalani.
Saya menilai PPK kecamatan batujaya tidak transparan terkait nilai di pengumuman, memunculkan mindset (pandangan- red) bahwa mereka memilih semaunya terkait pemilihan seleksi anggota PPS bukan dari hasil test, tuturnya.
Masi dikatakan ketua ICON-RI DPW Jawa barat Indobara Cakrabuana anti konspirasi nasional RI pasalnya di tahap awal saja, sudah ada dugaan kecurangan yang diarahkan PPK kepada calon anggota PPS. diawal pemberitaan yang berjudul
PPK batujaya wawancara 60 calon anggota PPS.I peserta wawancara di Mekkah. apakah ini dibenarkan.ucapnya.
Ada satu peserta dari desa karyamakmur yang pada saat itu sedang melaksanakan umroh di Mekah mereka bisa lolos. Jejak digital Vidio dan pertanyaannya itu harus jelas kenapa mereka bisa lolos dan masuk di peringkat pertama. Jelasnya 7/2/23.
hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan pasal 20 huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017, berbunyi: KPU Kabupaten Kota berkewajiban c. menyampaikan semua informasi dalam hal penyelenggaraan pemilu. masyarakat. meminta kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan BAWASLU Provinsi Jawa barat memproses dugaan kecurangan yang dilakukan PPK batujaya.
Dugaan kecurangan ini (seleksi PPS) tentunya jelas membunuh karakter peserta seleksi anggota PPS yang justru mendapat nilai wawancara bagus, hingga membuat cedera kepercayaan ruang publik, tegasnya.
Ia mengharapkan, pilkada 2024 bisa berjalan dengan bersih tanpa ada kecurangan, sehingga melahirkan pemimpin pemimpin yang lebih baik. Kita akan mengawal segala proses demokrasi, dengan harapan bisa berjalan dengan bersih dan melahirkan para pemimpin yang cerdas dan bersih dari KKN” harapnya.
Begitu juga kepada KPU kabupaten Karawang harus bisa menjaga kepercayaan publik dengan bekerja secara profesional karena tahapan Pemilu 2024 masih panjang.
“Supaya perjalanan demokrasi kita ini dan situasi menghadapi pemilu bisa kondusif dan tidak ada praduga – praduga yang nanti akan mengganggu dan menyangsikan kredibilitas KPU.
Dalam hal ini yang tentunya KPU harus bisa membuktikan apa yang dituduhkan oleh sejumlah elemen masyarakat itu dengan data yang faktual.
Jangan sampai masyarakat memunculkan anggapan bahwa KPU bermain mata atau melakukan kegiatan tidak sebagaimana mestinya. KPU hendaknya bisa meninggalkan legacy yang akan dikenang sebagai. penyelenggara pemilu yang profesional, independen dan berintegritas dalam menjalankan tugas yang diamanahkan oleh Undang-Undang,
Oleh karna itu dalam waktu dekat ini kami akan melayangkan surat ke KPU kabupaten karwang tutupnya bersambung(red)
