Pendekatan Represif di Desa Wadas Dicap Tak Sejalan Program Kapolri
mediaanakbangsa.id._Jakarta-Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menyatakan tingkah represif aparat ke warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo tidak sejalan dengan program Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan alias Presisi yang digaungkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Aparat mengepung dan menangkapi warga Desa Wadas dengan alasan pengukuran lahan yang dibebaskan untuk pembangunan proyek Bendungan Bener.
Menurut Taufik, Polri seharusnya menjaga agar warga merasa aman tidak diliputi rasa takut akibat tekanan yang terjadi. Dialog dan langkah persuasif seharusnya dikedepankan oleh aparat.
“Pendekatan represif dalam melakukan pengamanan terkait pelaksanaan pengukuran tersebut tidak sejalan dengan program Presisi dari Kapolri,” ucap pemilik sapaan akrab Tobas itu kepada wartawan.Rabu (9/2).
Tobas menyayangkan peristiwa di Desa Wadas terjadi. Menurutnya, setiap upaya paksa yang dilakukan Polri seperti penangkapan, penyitaan, penahanan harus sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Ia pun mendesak polisi memberikan akses bantuan hukum bagi warga karena bantuan hukum merupakan Hak Asasi Manusia dan tindakan menghalangi hak warga mendapatkan bantuan hukum merupakan pelanggaran hukum.
Meminta kepolisian melakukan dialog dengan para tokoh masyarakat untuk memulihkan keadaan,” ucapnya.
Tobas juga meminta Komnas HAM turun ke Desa Wadas untuk mengumpulkan informasi. Menurutnya, Mabes Polri harus membantu memfasilitasi dan mendukung kerja Komnas HAM di Desa Wadas.
Dia juga meminta Komnas HAM dan Mabes Polri menjelaskan kepada publik hasil temuan seputar peristiwa di Desa Wadas. Menurutnya, langkah ini penting dilakukan karena terdapat beberapa versi informasi yang beredar di publik
“Aga publik mendapatkan informasi yang valid, lengkap dan komprehensif. Kami juga minta semua pihak berupaya menciptakan kondisi menjadi kembali kondusif,” katanya.
Warga Wadas bersikap menolak penambangan batu andesit untuk proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Bener sejak 2016. Penolakan tersebut kerap mendapat tekanan dari aparat kepolisian.
Pada Selasa (8/2) kemarin, ribuan aparat kepolisian dengan senjata lengkap dikerahkan menyerbu Desa Wadas. Mereka mencopot banner penolakan Bendungan Bener dan mengejar beberapa warga sampai ke hutan.
Penduduk Desa Wadas mengatakan jumlah warga yang ditangkap aparat kepolisian sampai saat ini sekitar 64 orang. Beberapa di antaranya merupakan anak-anak dan orang lanjut usia.
Pelbagai elemen masyarakat sipil, seperti PBNU, Muhammadiyah hingga KontraS mengkritik keras langkah yang diambil kepolisian tersebut.
Total 64 warga Desa Wadas ditangkap. Kapolda Jateng Ahmad Luthfi berjanji akan membebaskan semua warga yang ditangkap hari ini.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun menyampaikan permohonan maaf atas kekisruhan di Desa Wadas yang diwarnai dengan tindakan represif aparat kepolisian.demikian**red
