Terkesan Saling Lempar Tanggung jawab, DPW LSM PPK BHINEKA Subang datangi Kepala Unit BRI Muara
Mediaanakbangsa.id._ Subang.- Blanakan,(16/08/2021) Mulai bulan Maret, April hingga Bulan Agustus 2021 Kementerian Sosial kembali menyalurkan Program Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disalurkan oleh Bank Penyalur Daerah dengan pihak Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten/Kota yang dikirim oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Bank Penyalur Daerah ke Kementerian Sosial dan Bank Penyalur Pusat.
Namun, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang, mengeluhkan Penyaluran Program BPNT yang berjumlah 5 (lima) bulan yang disalurkan sekaligus di bulan Agustus 2021 oleh BRI Muara cabang Pamanukan, karena Penyalurannya dianggap oleh penerima Manfaat tidak merata dan terkesan tebang pilih.
Mendengar Keluhan dari Para Penerima Manfaat tersebut, Ketua DPW LSM PPK BHINEKA Kabupaten Subang Sunarto Amrullah yang getol melakukan Pengawasan terhadap bantuan – bantuan yang bersumber dari Keuangan Negara, menyambangi Kepala Unit BRI Cabang Pamanukan yang ada di Desa Muara Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang untuk meminta Penjelasannya.
“Kami telah mendengar Keluhan dari para penerima Manfaat Program BPNT dan sudah mendapat penjelasan dari pak Cucun selaku Kepala Unit BRI Cabang Pamanukan yang ada di Desa Muara Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang ” ungkap Sunarto Amrullah kepada Awak media.
Lebih lanjut Sunarto memaparkan “Para Penerima Manfaat Program BPNT tahun 2021 di bulan Agustus ini banyak yang mengeluh, karena ada yang sudah dapat dan ada yang belum, karena menurut keterangan pak Cucun, BRI Muara melayani Pendistribusian Bansos BNPT di bulan Agustus 2021 sebanyak 1.600 KPM, dan yang sudah dibagikan sebanyak 1.050 KPM, sisanya masih ada 550 KPM belum di bagikan, karena ada Surat Cut off dari Kemensos dan pihak BRI tidak dapat melakukan pendistribusian kalau belum ada Surat Perintah dari Kemensos atau dari Dinsos Kabupaten Subang” Tambah Sunarto.
Ketua DPW LSM PPK BHINEKA Kabupaten Subang menganggap jika BRI Muara dengan Dinsos Kabupaten Subang saling Lempar Tanggung jawab, karena sebelumnya Sunarto Amrullah pernah mengkonfirmasi salah satu pemilik Agen BRI Link yang ada di Kecamatan Blanakan,bahwa menurutnya, Dinsos Subang pernah dihubungi dan menyampaikan, jika Pendistribusian Program BPNT sudah diserahkan kepada BRI di wilayahnya masing-masing sehingga bukan lagi menjadi Tanggung jawab Dinsos.
Sementara menurut Kepala Unit BRI Muara, pendistribusian BPNT bulan ini terhambat karena ada surat Cut off dari Kemensos atau Dinsos Kabupaten Subang.
Berikut Pernyataan Dinsos Kabupaten Subang yang disampaikan via WhatsApp
” Dari kami Justru agar dibagikan secara Silent, mengingat adanya batas saldo yang ada di dalam KKS, penyebab telat di distribusikan dari BRI,harusnya KKS itu di distribusi sejak dari bulan Maret,akhir April Cabang baru menerima KKS di Pusat,kita sudah dorong agar segera dengan membuat surat pencairan mulai tanggal 12,karena kelalaian dari BRI, akhirnya Surat Kemensos turun untuk minta pertanggungjawaban BRI, masalah Internal mereka kenapa harus di korbankan KPM, harusnya kalau mau ambil solusi salurkan saja KKS yang sudah aktivasi walaupun lewat tanggal 12 karena itu hak mereka, dan soal laporan yang terpenting kami Dinas Sosial mengetahui, bahkan kita sudah coba tawarkan itu, tapi faktanya mereka keukeuh dengan surat tersebut yang jelas-jelas salah di internal mereka ”
Dalam surat Kemensos RI Dirjen Penanganan Fakir Miskin nomor 1978/6.2/BS.02.01/8/2021 tertanggal 11 Agustus 2021 Perihal Permintaan Laporan Distribusi KKS – BRI yang ditujukan kepada Kepala Divisi Social Enterpreneurship PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, pada point 3 (tiga) dijelaskan, bahwa BRI diminta untuk melakukan Cut off Pendistribusian KKS paling lambat tanggal 12 Agustus 2021 untuk yang sudah melebihi batas waktu 60 (enam puluh) hari setelah Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Laporan hasil pendistribusian KKS tersebut diterima Dirjen Penanganan Fakir Wilayah 1 paling lambat tanggal 16 Agustus 2021.**Red
