Bupati Garut Berikan Arahan Disela Rapat (TKSK) Se Kabupaten Garut
Mediaanakbangsa.id._Garut.- Bupati Garut H Rudy Gunawan Hadir Memberikan Arahan Dalam Kegiatan Rapat Kerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ( TKSK ) se kabupaten Garut.
Acara bertempat di aula Lapad Rumaha Dinas Sosial kabupaten Garut, Kamis 26 Agustus 2021.
Bupati Garut Rudy Gunawan dalam arahanya menyampaikan, dengan adanya Pandemi Covid19, masih menjadi sebuah persoalan – persoalan yang harus diselesaikan oleh Pemkab Garut.
Bupati, diantaranya masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan dan ukuran tangan apalagi dimasa pandemi maupun tidak di masa pandemi masyarakat Indonesia haus akan adanya bantuan – bantuan, dan sudah tidak bisa di pilah antara warga yg miskin dan yang kaya pun ingin mendapatkan bantuan karena merasa mereka juga warga negara Indonesia.”jelasnya Rudy.
Apalagi saat ini dengan adanya pembagian Desil 1, 2, 3 sampai 4 hampir miskin ini contius ( tidak jelas ), apa yang dimaksud dengan hampir miskin, karena yang penerima DTKS itu banyak juga yang punya motor dan rumahnya bagus, ini harus ada aspek – aspek keadilan” kata Bupati Garut.
Bupati Rudy, berencana supaya dalam penangan bantuan dengan melalui Bappeda pihaknya akan membuat satu sistem dalam rangka pengendalian orang miskin di kabupaten Garut.
” Termasuk TKSK akan dipanggil per kecamatan, kita bentuk tim dari Bappeda yang akan mengecek data masing – masing kecamatan, jadi kalau ada diantara saudara – saudara tidak ada data di HP nya atau di Laptopnya, berarti saudara tidak serius bekerjanya, saya punya aturan nanti di tahun 2022,” jelasnya.
Lebih lanjut Rudy, apabila kinerja TKSK tidak memuaskan kita dan bekerja tidak sungguh – sungguh, maka kami mempertimbangkan untuk menghentikan adanya bantuan dari Pemkab Garut yang nilainya masing – masing Rp 1.5 juta, ini untuk bentuk pertanggungjawaban,” ungkapnya.
“Apalagi kalau dibandingkan dengan anggaran dari pemerintah pusat yang nilainya Rp. 500 ribu dan Provinsi Rp 300 ribu, sedangkan TKSK dari Pemkab Garut Rp 1,5 juta” ujar Bupati Garut.
Diungkapkan Bupati, nilai pendapatan yang di terima TKSK ini memang tidak cukup untuk kerja yang luar biasa dan mulia ini, harusnya 4 – 5 juta, tapi output dari hasil kerjanya harus memuaskan.
“Masih banyak warga yang mengeluh akan tetapi tetap saya berterima kasih, meskipun di sana sini masih ada orang yang tidak puas, kenapa saya tidak masuk DTKS, siapa yang bertanggungjawab terhadap data DTKS, apakah kepala desa, Camat, fasilitator PKH, BPNT atau TKSK, tentu bapak ibu sebagai TKSK mengetahui benar siapa yang harus menerima PKH.
“PKH itu kan ada kordinatornya yang mengurus masalah mereka yang menerima PKH, sedangkan TKSK yang membuat kebijakan diantaranya mengontrol benar tidaknya program itu berjalan, makanya TKSK itu adalah orang yang mempunyai tanggungjawab menciptakan keadilan di masyarakat”ungkap Rudy
Rudy menegaskan,saya berharap, bapak ibu sebagai petugas TKSK sebagai orang yang memberikan keadilan bagi mereka yang miskin.
” Saya akan memberikan reward kepada mereka yang bisa mengekpos peta kemiskinan di kecamatannya, kita ingin ada data by name by address yang berhubungan dengan masalah kemiskinan ini bisa diselesaikan dengan berkeadilan” tutur Bupati Rudy.
Sementara itu kepala dinas Sosial Ade Hendarsyah mengatakan, rapat kerja ini merupakan kegiatan pertama kali sejak pandemi Covid 19.
Lanjut Ade, sebelumnya kita berkordinasi melalui zoom metting, baru hari ini kita melaksanakan rapat kerja secara tatap muka setelah hampir setahun kita laksanakan melalui zoom metting, bersyukur sekali dalam rapat kerja ini dihadiri langsung Bupati Garut” terang Ade Hendarsyah.**Tono
