Pembangunan Jembatan Dusun Telukbuyung Langgar Spek Menjadi Perhatian Publik Pelaksana Dan Dinas Pupr Kongkalingkong Gibas Cinta Damai Minta Bpk Audit
Mediaanakbangsa.id._Karawang.- sangat miris apa yang dikatakan KabidJembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR yang beralamat Jl. Dewi Sartika No.01, Nagasari Karawang Barat Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ketika dimintai komentarnya diruang kerjanya kepada mediaanakbangsa.id mengatakan sebenarnya terkait pembangunan jembatan yang ada diDusun Telukbuyung pihak pelaksana dari CV.GUNDALA PUTRA. Sudah kita panggil pada tanggal.27/11/2020 untuk segera disesuaikan dengan spek/ gambar Ucap WAHYU, selaku kabid jembatan PUPR kabupaten karawang.
Menurutnya sebelum kami kelapangan hari jumat besok kami akan rapat intern kami, pelaksana/rekanan BPK, dan para pengawas, dan hari selasa kami akan kroscek kelapangan untuk melihat pembangunan jembatan yang ada di dusun Telukbuyung kalau memang pembangunan tersebut tidak sesuai spek akan kami bongkar atau tidak kami bayar kata WAHYU, ketika ditemui di ruang kerjanya 03/12/2020.
Ironis sekali apa yang di ucapkan oleh WAHYU, selaku kabid jembatan PUPR kabupaten karawang, semua apa yang dia uraikan diruang kerjanya bertolak belakang dan kata-kata tersebut hanya sebatas pormalitas saja alias bohong belaka ada apa.? Dengan kabid jembatan dan pelaksana CV GUNDALA PUTRA.
Di tempat terpisah ARIPIN, selaku Ketua ormas Gibas cinta damai kecamatan pakisjaya. Meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan. BPK agar segera mengaudit, dan membeklis CV. GUNDALA PUTRA. Karna pembangunan jembatan yang ada di dusun teluk buyung tepatnya di Rt.04/02. Desa Telukbuyung Kecamatan pakisjaya tidak sesuai spek dan tidak sesuai gambar, kenapa ?. Karna semua bahan yang dipakai untuk pembangunan jembatan tersebut tidak mengunakan bahan yang berkualitas, ucap ARIPIN kepada mediaanakbangsa.id 13/12/2020.
Masih menurut ARIPIN, Proyek jembatan yang bersumber dari Dinas Penataan Umum dan Penataan Ruang (APBD) Kabupaten Karawang 2020 dianggap tidak tepat sasaran pasalnya pembangunan jembatan mestinya ada badan jalan tembus, ini tidak alias Buntu. Pembangunan jembatan yang menelan anggaran sebesar Rp,184.601.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang yang menurut kami ada mani politik.
Oleh karna itu kami berharap kepada penegak hukum, dan kepada badan pemeriksa keuangan BPK untuk segera mengaudit, karna anggaran yang dipakai untuk membangun jembatan tersebut adalah uang rakyat bukan uang pribadi, dan jangan uang rakyat di jadikan ajang bancakan oknum yang tidak bertanggung jawab tegas ARIPIN dengan nada geram.** Tinggun
