Pengelolaan Dana Hibah (BUMDes) Desa Sedari Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang Tidak Trasparan

KARAWANG,_mediaanakbangsa.id. -Badan usaha milik Desa (BUMDes) Sedari Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang tidak trasparan dan patut di curigai ada upaya pembohongan publik dalam penggunaan dana bantuan yang bersumber dari kementrian pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (PDTT)

Pada tahun Anggran 2019 Bumdes Desa Sedari dapat kucuran dana hungga mencapai 1 milyar lebih dana bantuan Dari kemendes, namun pengelolaan anggaran tersebut patut diduga ada perbuatan yang tidak sesuai peruntukanya.

Kecurigaan ini muncul atas dasar sulitnya mendapat keterangan dari Samtami Selaku Direktur Bumdes Desa Sedari

(01/01/2020) warta Jurnalis mediaanakbangsa mencoba minta dan komfirmasi Samtimi terkait pengelolaan Bumdes Desa Sedari baik pengelolaan keuanganya dan kegitannya. Akan tetapi Samtimi enggan berkomenyar dan lebih memilih menghindar, dengan dalih saya sedang sibuk’’

Samtimi Direktur Bumdes Desa Sedari ” tidak perlu bertanya Saya lagi banyak kegiatan, saya mau menimbang ikan diempang, kebetulan yang sedang panen ikan itu adalah keluarga saya” ungkapnya.

(BUMDes) adalah badan usaha milik desa dalam penggunaannya harus jelas dan terbuka serta transparan terhadap public hal ini mengacu pada aturan uang berlaku ditambah pengalokasian dana bantuan tersebut bukanlah rahasia Negara.

Adapun tujuan pemerintah pusat melalui Kementrian Desa menggulirkan dana hibah hingga milyaran rupiah ke Bumdes Desa Sedari bertujuan untuk meningkatkan perekonomian msyarakat sedari khusunya untuk membuka unit kerja yang riiil dan t untuk mengembangkan potensi alam maupun sumber daya manusia (SDM) di desa tersebut.

Disamping itu dana yang digelontorkan pemerintah pusat melalui kemendes harus tepat sasaran, dan jangan sampai adanya penyelewengan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab,

Selain berperan dalam pemberdayaan masyarakat, Bumdes juga diharapkan bisa menjadi garda dalam menjaga dan mengelola asset-aset Desa sehingga lebih berdayaguna.

Dalam han ini jangan program kementrian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (PDTT) yang terus mendorong pemerintah daerah untuk fokus mengembangkan produk unggulanya melalui badan usaha milik Desa menjadi tidak ter’arah dan dana hibah yang di kucurkan menjadi ajang bacakan olek oknum -oknum yang mementingkan perut sendiri*** tinggun