Anggota Dewan Partai Demokrat H, Sukarlinan Tinjau lokasi Peningkatan Jalan Pantai Harapan Jaya Dan Jaya Sakti

mediaanakbangsa.id._ Bekasi-
Dana Program Pengembangan Daerah Pemilihan (P2DP) atau yang dikenal dengan dana aspirasi DPR menjadi salah satu isu hangat diperbincangkan
publik dan bahkan menjadi polemik. polemik tersebut terletak pada kewenangaDPR memperoleh dana aspirasi yang dianggap tidak sejalan dengan fungsi.

banyaknya pengaduan masyarakat, kaitan pembangunan khususnya  infrastruktur, sehingga dana aspirasi DPR dibuat dalam rangka memberikan keadilan dan mengurangi kecemburuan. Selain itu, praktek dana aspirasi di beberapa negara yang dikenal dengan Constituency
Develompment Fund (CDF) dianggap sukses dijalankan dalam rangka pemerataan  pembangunan.

Mulai dari Pembangunan pengecoran dan yang lainya yang memakai anggaran aspirasi dewan sering kali di jadikan ajang cari untung di kerjakan asal-aslan alias asal jadi yang penting laba untung tanpa memikirkan kualitas dan kuantitas. apalagi jalan tersebut merupakan akses jalan utama yang dilintasi oleh masyarakat.

Seperti halnya yang dikatakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten bekasi H. Sukarlinan menanggapi pengaduan dari masyarakat kami langsung sigap dan langsung turun kelokasi kegiatan. untuk mengecek pengaduan masyarakat terhadap kami kaitan pembangunan infrastruktur yang ada di beberapa desa.

kaitan peningkatan jalan mulai dari pantai harapan jaya, pantai mekar, dan jaya sakti, yang di kerjakan oleh kontraktor atau  pemborong kami melihat pembangunan tersebut tidak sesuai RAB. Kami menduga pembangunan tersebut dikerjakan asal jadi alias amburadul.parahnya, dilokasi pengawas dari dinas terkait tidak ada di area pekerjaan seolah mereka tutup mata.ada apa ini. Ucap H. Sukarlinan dengan nada geram.

Lanjut H, sukarlinan katakan kami akan panggil kontraktor atau pemborong yang nakal yang telah merugikan negara sebenarnya para pemborong dalam hal mengerjakan pekerjaan harus sesuai sfek Hal itulah yang harus dimiliki kontraktor, bukan sebaliknya. sehingga dalam pengerjaan proyek mampu berjalan dengan tepat guna, tepat waktu dan tepat mutu,” tegas Politisi Partai Demokrat ini.

karena ini adalah wilayah saya dan saya  ingin melihat pekerjaan yang telah di tender kan yang dari aspirasi , sesuai engga  pekerjaan ini dengan RAB. sesuai engga dengan harapan masyarakat saya  berharap Kepada kontraktor,  atau pemborong bekerja lah sesuai dengan aturan yang sudah di tentukan oleh pemerintah dan juga kepada  PPTK. Pengawas /konsultan apa bila kegiatan berlangsung seperti pengecoran harus ada di tempat  ,jangan sampai ada kata kata tidak ada pengawasan harapnya,

Ermin  60 thn salah seorang tokoh masyarakat  kampung Bagedor 9/10/21.yang mengatakan dengan adanya kunjungan perwakilan dari masyarakat dari partai Demokrat yang tentunya saya sebagai warga masyarakat bagedor merasa  bangga atas kehadiran dewan dari praksi Demokrat,yang sudah mau berkunjung.ke kampung saya.imbuhnya

bukan hanya itu saja saya mewakili masyarakat, berharap kepada kontraktor atau pemborong  agar bekerja sesuai dengan RAB. yang telah ditentukan. dan saya meminta kepada pengawas PPTK kabupaten Bekasi agar hadir dan  ada dilokasi ketika pengecoran berjalan sekali lagi saya sebagai masyarakat bagedor meminta kepada kontraktor atau pemborong bekerja sesuai yang diharapkan masyarakat kata ermin**Misin