Dugaan Pungli SMPN1 Pakisjaya, LSM ICON DPW Jabar Jadwalkan Audiensi Dengan Disdikpora Kab.Karawang

Mediaanakbangsa.id._Karawang.- Aripin selaku kabid Investigation Corruption National RI DPW jabar, 26/7/2021. Kepada wartawan menjelaskan,  hari kamis nanti kami meminta untuk audensi ke Disdikpora Karawang.

Tujuan audiensi kami merupakan gerakan moril dan kepedulian kami terhadap dunia pendidikan yang ada di kecamatan Pakisjaya, Khususnya di Kabupaten karawang.

Audiensi kali ini terkait duggan pungli yang di lakukan pihak sekolah di masa pandemi Covid-19, dan penyaluran dana BOS SMPN I Pakisjaya yang Kini menjadi sorotan publik.

Menurutnya Dugaan praktek pungutan liar (Pungli) berkedok sumbangan sukarela yang terjadi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pakisjaya Kabupaten Karawang Jabar. kini semakin terungkap dan diduga cacat hukum.

Pungutan yang berdalih sumbangan tersebut tidak berdasarkan yang tertuang di    Permendikbud No.60 tahun 2011 dan Permendikbud No.75 Tahun 2016, pasalnya banyak wali murid yang resah dengan adanya pungutan dengan dalih hasil rapat komite akhir tahun. ucap Aripin, selaku kabid Investigation Corruption National RI DPW jabar.kepada mediaanakbangsa id

Di tempat terpisah orang tua siswa, yang berinisial N. 50 Dusun Galian Desa Tanjung mekar Kecamatan Pakisjaya kepada mediaakbangsa.id mengatakan, kaitan pungutan yang diminta oleh pihak sekolah hingga lima ratus ribu rupiah persatu siswa. Itu benar adanya peruntukannya buku LKS, pemagaran sekolah, seragam dan masih ada yang lainya ucap Nara sumber.

Sebenarnya saya merasa keberatan tapi apa mau dikata apa sebab itu sudah jadi keputusan sekolah, jadi intinya dirinya selaku orang tua siswa mau gak mau terpaksa harus bayar. Menurut saya ini sudah tidak masuk akal. Sekarang zaman sulit. Belajar daring di rumah saja sudah pusing apalagi untuk beli kuota, tapi sekolah minta bayar uang komite, kegiatan sekolah tidak ada, bagaimana sih? tutur bapak tiga anak mengatakan.

Kepsek SMPN I Pakisjaya Edi rohaedi, S,pd ketika dihubungi melalui via telpon membantah sekolah yang dipimpinnya memungut biaya kepada murid kalau sumbangan itu benar ada, itu pun yang masuk baru empat puluh persen, dari jumlah siswa. 553, lima ratus lima puluh tiga siswa, justru sebaliknya, pihak sekolah memberikan keringanan beban wali murid dengan tidak memaksakan membayar biaya ucapnya ketika di hubungi melalui via telpon.**Tinggun