Usai Bongkar Korupsi Buku Rp 2,4 Miliar, Kejari Tebingtinggi Dapat Empat Papan Bunga

SUMUT,-Kinerja Kejaksaan Tebingtinggi mendapatkan apresiasi dari masyarakat usai mengungkap dugaan korupsi pengadaan buku panduan pendidikan Tahun Anggaran 2020, senilai Rp 2,4 miliar. Hal itu terlihat dari kiriman empat papan bunga di kantor yang beralamat di Jalan KL Yos Sudarso, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Senin (28/9/2020) pagi.

Terpajang empat papan bunga dari Ikatan Mahasiswa, Indonesia Anti Corruption Forum dan Forum Sayangi Tebingtinggi, dan atasnama Masyarakat Kota Tebingtinggi yang mendukung kinerja kejaksaan memberantas korupsi di lingkungan pemerintah kota.

Kajari Tebingtinggi Mustaqpirin, saat dikonfirmasi menyampaikan rasa terimakasih atas apresiasi masyarakat.

“Kami jajaran Kejaksaan Negeri Tebingtinggi mengucapkan terima kasih atas apresiasi masyarakat Tebingtinggi terhadap pelaksanaan program kerja Kejaksaan terutama pencegahan maupun penindakan terhadap tindak pidana korupsi,” ujar Kajari.

Keberhasilan kinerja dimaksud, ujar Kajari memiliki indikator, antara lain pemulihan kerugian negara, pencegahan kerugian negara, penyelamatan asset negara maupun terbentuknya ASN yang memiliki wibawa dalam melaksanakan program pemerintah Kota Tebingtinggi.

“Agar dalam melayani masyarakat dengan lebih optimal lagi,” tambahnya.

Kajari menegaskan, pihaknya tetap menjalankan tugas secara profesional, proporsional serta mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat denhan tetap bersinergi dengan jajaran Pemerintah Kota Tebingtinggi.

“Itu pesan saya atas apresiasi masyarakat ya, mas,” tutup pria berkumis.

Sebelum terungkapnya kasus dugaan korupsi dengan tersangka tiga pejabat di Dinas Pendidikan, Pemko Tebingtinggi sempat mendapatkan persepsi baik tentang koordinasi pencegahan korupsi sesuai Monitoring Centre for Preventation (MCP) dari KPK per tanggal 30 Juni 2020.

Dari pengumuman itu, capaian MCP Pemko Tebingtinggi adalah yang paling tinggi yakni 61,93% bahkan mengalahkan Pemprov Sumut.

Capaian MCP diukur dari 8 area intervensi, meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, tata kelola dana desa. *Red